Tag: Fraksi PDIP

NEGARA, NusaBali - Proyeksi defisit anggaran Rp 95.108.661.385 dalam Rancangan APBD (RAPBD) Jembrana 2025 mendapat sorotan Fraksi PDIP beserta Fraksi Kesatuan Pembangunan (FKP, gabungan PKB dan PPP) DPRD Jembrana. Kua fraksi tersebut memandang nilai defisit terlalu besar dan dikhawatirkan bakal menghambat sejumlah program ke masyarakat.

AMLAPURA, NusaBali - Anggota Fraksi PDIP DPRD Karangasem I Komang Sudanta menolak penyertaan modal Rp 5 miliar dari Pemkab Karangasem ke PT BPD Bali Cabang Karangasem. Alasannya, antara lain APBD defisit dan kemampuan keuangan daerah belum optimal.

BANGLI, NusaBali - Rapat paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, berlangsung pada Senin (14/10). Fraksi di DPRD Bangli menyoroti soal pendapatan asli daerah (PAD). Dewan menilai PAD Bangli masih bisa dioptimalkan.

GIANYAR, NusaBali - Empat Fraksi di DPRD Gianyar yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, dan Indonesia Raya menerima hasil kerja Pansus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2045.

Rakernas V menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.

SEMARAPURA, NusaBali - Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna penetapan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pencabutan Perda Klungkung No 2 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha Konstruksi di gedung DPRD Klungkung, Senin (22/4).

JAKARTA, NusaBali - Setelah Anggota Fraksi PDIP Aria Bima suarakan hak angket, kini Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah juga bersuara. Luluk menjadi satu-satunya anggota Fraksi PKB yang menyuarakan hak angket Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/3) kemarin.

Menurut Masinton, sebagai roh dan jiwa dari sebuah bangsa, konstitusi harus tegak.

MANGUPURA, NusaBali - Fraksi terbesar di DPRD Badung yakni Fraksi PDIP memberikan Pemandangan Umum (PU) terhadap tiga Ranperda saat Rapat Paripurna di DPRD Badung, Rabu (11/10).

Dewan Tabanan juga mempertanyakan skema penyertaan modal dalam berbagai jangka waktu, terutama yang berdampak pada kinerja PDAM selama ini.

DENPASAR, NusaBali - Disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dilanjutkan dengan strategi sosialisasi dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta, Kamis (10/8) siang.

DENPASAR,NusaBali - DPRD Bali mengesahkan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (24/7) siang.

AMLAPURA, NusaBali - Anggota DPRD Bali dari Fraksi PDIP Ni Kadek Darmini, sejak tahun 2017 membentuk relawan khusus pengantar jenazah warga kurang mampu. Pengantaran dengan angkutan mobil ini dari rumah sakit menuju rumah duka atau setra (kuburan).

SEMARAPURA, NusaBali - Fraksi PDIP tanyakan tindak lanjut temuan BPK dan Fraksi Hanura soroti kasus rabies. Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung menggelar sidang paripurna I membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 di ruang Sabha Nawa Natya Gedung DPRD Klungkung, Selasa (20/6).

MANGUPURA, NusaBali - Fraksi PDIP DPRD Badung mendukung upaya pemerintah dalam penegakan supermasi hukum, salah satunya kasus reklamasi ilegal di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan. Hal ini ditegaskan langsung Ketua Fraksi PDIP I Gusti Anom Gumanti didampingi Sekretaris I Made Ponda Wirawan.

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Bali, Wayan Sudirta meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengantisipasi empat hal pada  tahun politik 2024 mendatang. Salah satunya kemungkinan adanya gugatan hasil Pilpres 2024 oleh kontestan.

DENPASAR, NusaBali - “Harga air bisa mencapai Rp 1 juta per bulan. Betapa mahalnya uang yang harus dikeluarkan masyarakat hanya untuk memenuhi air bersih yang menjadi kebutuhan untuk menunjang hidup”.

Dewa Jack mengatakan keputusan sudah diambil, Fraksi PDIP sebagai perpanjangan partai akan berusaha mendukung penuh kader di eksekutif.

Mereka diberhentikan dari jabatan di Fraksi PDIP dan AKD DPRD Kabupaten, karena terlambat masuk ruangan saat Rakernas di Jakarta

Sebelum terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung, Komang Koheri sempat maju sebagai Calon Bupati Lampung Tengah dalam Pilkada 2005, dengan naik kendaraan PNIM